Foto: www.riaulive.com
Di tahun 2013, beragam kenaikan tarif melanda negeri. Pertama adalah tarif dasar listrik (TDL). Pada tahun ini, terjadi empat kali kenaikan TDL setiap awal triwulan. Agregat kenaikan TDL mencapai 15% sepanjang tahun.
Pada sektor gas, sedari Juni 2012, kenaikan harga gas industry sebsar 50% disahkan dan diberlakukan secara bertahap. Kenaikan tahap I pada September 2012 sebesar 35% dan tahap II pada April sebesar 15%. Tabung gas elpiji 12 kilogram pun naik dari awal Desember 2013 sebesar Rp4000,00 per tabungnya.
Ini dia yang paling heboh– kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dua pekan sebelum Ramadan di bulan Juni, pemerintah mengatril harga BBM bersubsidi. BBM jenis premium naik Rp2.000,00 menjadi Rp6.500,00 per liter. Solar naik dari Rp1.000,00 menjadi Rp5.500,00.
Tak terelakkan, kebijakan tersbeut memangkas daya beli masyarakat serta membengkakkan ongkos produksi pegiat industri. Belum lagi, kebijakan-kebijakan makro pemerintah untuk mengatasi pelemahan nilai rupiah terhadap dollar seperti dinaikkannya BI rate semakin memperlesu pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif YPM Salman ITB Fatchul Umam berpendapat kenaikan harga yang terjadi di pelbagai sektor ialah pertanda kegagalan pemerintah. Padahal, pemerintah baginya wajib menjamin ketercukupan hajat hidup rakyatnya.
“Kita sudah terperangkap. Akar permasalahannya, pemerintah tidak cerdik mengelola Negara. Kalau harga naik karena impor banyak, berarti kita tidak mampu mengendalikan produksi untuk mencukupi kebutuhan negeri,” papar Fatchul ketika Salman Media mendatangani kantornya, Senin (23/12).
Pemerintahan yang baik, bagi Fatchul, akan sangat efisien dalam kebijakan-kebijakannya. Fatchul menilai, kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini cenderung boros. Ia menyoroti soal perencanaan-perencanaan negeri yang tidak dikerjakan terintegrasi antar kementerian.
“Sehingga semua orang mengerjakan terpisah-pisah. Terjadilah tambal sulam. Kita tidak dapat menyalahkan masing-masing kementerian. Kepala pemerintahan atau presiden lah yang bertanggungjawab dapat mengintegrasikan kementerian,” ungkap Fatchul.
Boros pemerintah kedua adalah dengan membuka pintu impor bebas. Tidak ada keberanian pemerintah untuk melindungi rakyatnya sendiri. ”Mentang-mentang di luar negeri itu murah, kemudian apa-apa didatangkan dari luar negeri. Itu juga nggak betul.”
Ketiga adalah produksi mobil. Fatchul mencatat, sekian tahun yang lalu Indonesia sudah bisa membuat truk sendiri lewat PT Texmaco. Namun sayangnya, Texmaco malah kolaps akibat krisis moneter 1997-1998.
Nomor empat adalah kebijakan pemerintah yang seringkali melakukan perawatan logistik di luar negeri. Fatchul mencontohkan perawatan untuk spare pesawat yang lebih sering di luar negeri. Padahal, perawatan itu dapat dikerjakan di dalam negeri.
“Itu bisa triliunan ruginya. Pada akhirnya sparenya dari luar negeri karena kita tidak punya pabrik untuk itu. Padahal jika dilakukan di Indonesia, itu bisa memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat,”imbuh Fathcul.
Karena tanggung jawab yang begitu berat, Fatchul berpendapat syarat pemimpin adalah yang benar-benar mampu dan tidak takut dengan ancaman-ancaman luar. Dari segi masyarakat, Fatchul berpendapat tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan berhemat.***
The post Pemerintah Efisien, Kenaikan Harga Minim appeared first on Masjid Salman ITB.